oleh

Dilema Antara Retribusi Untuk PAD dan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bangli

CHANNELBALI Kintamani | Bupati Bangli kembali terapkan kebijakan retribusi bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata di Kabupaten Bangli per 1 Januari 2020, disatu sisi Pemkab Bangli membutuhkan pemasukan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) namun disisi lain pengusaha pariwisata khawatir penerapan retribusi tersebut dapat berdampak anjloknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata.

Hasil penelusuran Channelbali.com dilapangan, Jumat 1/1/2021, berdasarkan penuturan petugas retribusi di gerbang masuk Kintamani, kupon warna hijau untuk wisatawan domestik Rp 25.000 + Rp 1.000 asuransi Jasaraharja total Rp. 26.000, sedangkan kupon warna merah untuk wisatawan asing Rp 50.000 + Rp 1.000 asuransi Jasaraharja Total Rp 51.000.

Saat dikonfirmasi wartawan kepada salah seorang wisatawan asal Jakarta, ia menyatakan keberatan, karena datang bersama rombongan di dalam mobil.

“Kayaknya cukup memberatkan karena harus membayar retribusi Rp 182.000 untuk 7 penumpang @ Rp 26.000,” ujarnya (tak bersedia menyebutkan namanya.red,)

Menurut Ketua PHRI Bangli Dr. I Ketut Mardjana mengatakan, pungutan retribusi di jalan raya menyebabkan High Cost of Tourism, padahal bila tidak ada pungutan dapat memperoleh pemasukan PAD dari pajak hotel dan restoran (PHR) 10% yang lebih besar dari retribusi, dengan catatan jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat ke Bangli.

“Pungutan retribusi akan memberatkan pengunjung, yang secara psikologis dapat menyebabkan mereka enggan untuk berkunjung, lebih-lebih bagi mereka yang membawa bekal pas-pasan. Hal ini berakibat akan menghambat perkembangan usaha di bidang pariwisata, yang dampak selanjutnya berakibat kecilnya PHR, ungkap Mardjana”.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, “Sektor pariwisata ini berkaitan erat dengan sektor industri, perdagangan, peternakan, agro tourism, usaha rakyat lainnya seperti kedai kopi, warung makan, laundry dan sebagainya, tentunya dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat Bangli, namun sebaliknya bila sektor pariwisata ini tidak berkembang, maka dampaknya sangat buruk pada perekonomian masyarakat di daerah ini,” cetus Mardjana.

Selayaknya Pemerintah Kabupaten Bangli merubah strategi peningkatan PAD melalui pengurangan pungutan retribusi yang bersifat membebani masyarakat atau pengunjung, menjadi membebani pengusaha melalui insentif, yang mampu mendorong semakin meningkatnya wisatawan untuk berkunjung, serta intensitas pungutan PHR dengan penerapan sistem computerisasi dalam pengawasan jumlah pengunjung dan jumlah penjualan dari para pengusaha pariwisata.

“Kalau ini dilaksanakan saya yakin pariwisata Bangli akan semakin marak, seiring dengan semakin banyaknya wisatawan mengunjungi Bangli dan semakin tumbuhnya berbagai jenis usaha pariwisata di Bangli,” pungkas Mardjana. (ChannelPress)

Channel Terbaru