oleh

Focus Group Discussion Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh

(Via Zoom Meeting, 3 September 2020 Pukul 19.00 – 20.00 WIB diakhiri 23.50 WITA)

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor perekonomian. Dampak ini menyebabkan menurunnya daya beli maupun pendapatan masyarakat, serta lumpuhnya perekonomian. Penurunan daya beli dan pendapatan perlu disikapi dengan pengurangan anggaran untuk kebutuhan sekunder, dan peningkatan proporsi untuk kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer yang dimaksud adalah pangan.

Sebelum masa pandemi, negara lebih berfokus pada pengembangan sektor industri dan kurang melirik sektor pertanian. Negara kita bukan lagi negara agraris seperti pada decade-dekade sebelumnya. Dengan industri yang maju, negara kita dapat menghasilkan lebih banyak uang. Uang tersebut dapat digunakan salah satunya untuk membeli barang-barang pangan dari negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam.

Setelah masa pandemi, runtuhnya industri membuat pangan dan pertanian menjadi sektor yang lebih strategis. Pemerintah berpikir untuk meningkatkan kemandirian pangan dengan cara mengembangkan lumbung-lumbung pangan nasional. Hal ini merupakan hasil pembelajaran terhadap pandemi yang terjadi. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa sektor pertanian akan kemabli mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan akan menjadi komponen strategis dalam perekonomian nasional.

Provinsi Aceh sebagai pintu gerbang Negara Indonesia perlu berpartisipasi dalam upaya ini. Adanya pertanian dalam arti luas (padi dan tambak udang) di Aceh diharapkan dapat berperan dalam peningkatan ekonomi nasional. Untuk itulah maka pertanian perlu dikelola secara efektif dan efisien.

Daftar Pertanyaan (Pertanyaan Terbuka)

Bagaimana gambaran umum tentang pertanian di Aceh ? (Padi dan tambak udang).

Sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain (buruh, supplier, pedagang, pemodal, masyarakat dan pemerintah) dalam proses produksi pertanian ?

Bagaimana tahapan rantai pasok pertanian (padi dan tambak udang) dari mulai supplier hingga konsumen akhir ?

Dalam rantai pasok tersebut, di manakah peningkatan harga yang tertinggi terjadi, dan peningkatan terkecil terjadi ?

Bagaimana upaya untuk memangkas rantai tersebut, termasuk menyeimbangkan harga antara petani dengan konsumen ?

Dari mana sumber permodalan pertanian yang dilakukan ?

Bagaimana mekanisme permodalannya ?

Bagaimana kompensasi dan konsekuensi permodalannya ?

Pendapat dari Ibu Cut Sukmawati
Beberapa aturan mengenai Masyarakat Adat Aceh seperti :

  1. Qanun NAD no. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampoeng.
  2. Qanun Aceh No 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
  3. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat
  4. Peraturan Gubernur Aceh no 25 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampoeng
  5. Peraturan Gubernur no 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat

Aceh butuh orang yang berani, berinovasi dan kreatif. Dapat melakukan kolaborasi antara masyarakat adat dan Pemerintah. Kami akan melakukan verifikasi data terkait informasi yang sudah diberikan. Agar Valid dan Reliabel. Acara FGD ini dimulai dari Pukul 21.00 dan Berakhir pukul 23.50 wita.

Yang Hadir dalam FGD tersebut adalah : Dr. Ibrahim Chalid, Ibu Cut Sukmawati, Teuku Muzafarsyah (dari Unimal). Dari Aceh yang ada di Bali yaitu Bapak Ichsan (penulis Buku) dan Haji Jailani (pengusaha Tambak Udang). Turut Juga hadir Ustad Mochtaruddin dan Ketua Peneliti Dr. I Wayan Ruspendi Junaedi, Anggota Peneliti: Dr. Dermawan Waruwu.

Acara dipandu Oleh Bapak Dr.Donald, dari President University sekaligus Host dan Moderator serta Notulen.
Terimakasih kepada Kemetrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi / Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah mendanaia penelitian ini untuk penelitian terapan multi years.
Kami akan mengadakan FGD lagi dengan informan yang berbeda untuk memperoleh data yang valid, melalui Triangulasi data.

Hasil diskusi-diskusi ini akan dijadikan luaran dalam bentuk Jurnal dan Buku dan akhirnya dalam pembuatan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat sebagai Strategi Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi.

Bali, 3 September 2020

Channel Terbaru