oleh

Mendagri Minta Kepala Daerah Untuk Alokasikan Dana Perlindungan Anak

CHANNELBALI Jakarta | Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak menyambut baik dan mengapreasi Surat Edaran (SE) Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, yang meminta semua Gubernur, Bupati dan Walikota se Nusantara untuk megalokasikan anggaran perencanaan, pencegahan dan penanganan anak.

Serta memastikan anggaran untuk kegiatan pemulihan sosial anak korban kekerasan yang konprehensif dan terukur.

Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak

Komnas Perlindungan Anak sebagai pelaksanakan tugas dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se- Nusantara meminta LPA se-Nusantara membangun kemitraan strategis dengan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengawal dan mengimplementasi program rencana strategis pencencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.

Kepada Channelbali.com, Selasa, 4/2/2020 Arist Merdeka Sirait mendorong agar LPA se Nusantara sebagai organisasi atau lembaga perlindungan anak di daerah untuk segera berkordinasi dengan aparatur penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah, guna membangun kerjasama melaksanakan program perlindungan anak di Indonesia sesuai amanat Presiden RI Ir. Joko Widodo.

“Surat Edaran Mendagri ini adalah momentum bagi para pegiat perlindungan Anak, bersama LPA dan stakeholder perlindungan anak di Indonesia, dan pemerintah untuk bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk memastikan implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, Komnas Perlindungan Anak meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak di masing-masing daerah, segera menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut,” ujar Arist

Surat Edaran Mendagri dengan Nomor : 468/813/ SD tertanggal 28 Januari 2020 berisi tentang perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia.

Diterbitkannya Surat edaran Mendagri tersebut merujuk arahan Presiden Jokowi pada pertemuan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara tanggal 9 Januari 2020 lalu yang membicarakan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam rapat terbatas tersebut dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para Menteri termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Gusti Ayu Bintang Darmawati. (ChannelPress)

Channel Terbaru