DKPP Mengedukasi Peserta Pemilu Agar Terjaga Kemandirian, integritas & Kredibilitasnya

CHANNELBALI Badung | Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati menyatakan sejak 7 tahun bekerja dari tahun 2012 hingga 2019 lembaganya sudah menerima 3.274 pengaduan dari peserta pemilu seluruh Indonesia terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU & Bawaslu).

“DKPP perlu bersilaturahim dalam hal menyebarkan informasi, mengedukasi dan mengadvokasi sisi etika penyelenggara pemilu agar tetap menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitasnya”, ujar Ida.

Dalam acara Media Gathering DKPP di Hotel Sovereign, Tuban Senin, 4/3/2019, Ida yang didampingi Tim Ahli DKPP, Ferry Faturochman Ph.D menegaskan dari jumlah pengaduan tersebut 1.271 (39%) perkara dianggap layak sidang. DKPP akhirnya memutuskan 51% penyelenggara pemilu direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik dan yang dikenai sanksi sebanyak 49% berupa teguran/peringatan tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap.

Ida Budhiati secara tegas menyatakan DKPP tidak dapat mengomentari kasus perkasus yang sedang ditangani oleh DKPP termasuk situasi politik lokal terkait Pemilu 2019, yang berpotensi melanggar kode etik.

“Saya tidak bisa mengomentari kasus per kasus yang sedang ditangani DKPP yang ada indikasi melanggar kode etik. Saya juga terikat kode etik internal DKPP, jadi saya tidak bisa komentar,” ungkap Ida

Dia menegaskan posisi DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah menangani dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, berdasarkan laporan pengaduan masuk ke DKPP.

Ida menjelaskan DKPP bersifat pasif dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 terkait tugas dan fungsinya yakni menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik. Kendati demikian DKPP juga menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat, untuk menjelaskan peranan DKPP melalui sosialisasi kode etik.

Provinsi Bali ditambahkan Ferry termasuk daerah yang jarang penyelenggara pemilunya diadukan ke DKPP.

“Di tahun 2014 hanya ada 4 pengaduan. 2015 terdapat 4 pengaduan, 2018 menerima 2 pengaduan dan di tahun 2019 justru nihil,” imbuh Ferry

Dia belum bisa memastikan apakah hal ini mengindikasikan publik Bali tidak tahu keberadaan DKPP atau sebaliknya peserta pemilu tahu tapi merasa tidak ada hal yang perlu dipersoalkan dari sisi etika Penyelenggara Pemilu,” katanya.

Ida Budhiati juga mengapresiasi Provinsi Bali sebagai provinsi yang paling rendah dalam hal pengaduan kode etik Penyelenggara Pemilu. Namun penulis buku Pemilu di Indonesia itu juga mengkritisi apakah rendahnya pengaduan tersebut karena Penyelenggara Pemilu di Bali memang sudah on the right track.

Media Gathering di Provinsi Bali dihadiri puluhan kalangan media nasional perwakilan Bali maupun media lokal baik cetak, televisi, radio dan online. Suasana diskusi berlangsung hangat namun kondusif dengan sejumlah pertanyaan kritis media lokal terkait independensi kelembagaan DKPP dan independensi KPU maupun Bawaslu Provinsi Bali terkait isu politik lokal. Diskusi bersama media ini merupakan acara pembuka rangkaian kegiatan sosialisasi DKPP mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu.

Selasa (5/3/2019) di tempat yang sama, DKPP juga menggelar sosialisasi kepada kalangan mahasiswa dan akademisi sebagai bentuk edukasi DKPP kepada masyarakat

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan pemerintah.

Berikut nama anggota DKPP periode 2017–2022.

1. Harjono (Ketua)
2. Ida Budhiati
3. Teguh Prasetyo
4. Alfitra Salam
5. Muhammad
6. Hasyim Asy`ari
7. Ratna Dewi Pettalolo