Ketua DPR RI : Netralitas TNI/Polri Menentukan Kualitas Demokrasi

CHANNELBALI Jakarta | Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan faktor yang ikut menetukan kualitas demokrasi adalah netralitas TNI/Polri dalam Pemilu.

Hal ini merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI/Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya.

Apabila ada anggota TNI yang ingin menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis, ataupun maju dalam Pemilu, maka terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI,” ujar Bamsoet saat mengisi kuliah umum ‘Peran Legislatif dalam Menjaga Netralitas TNI Pada Pemilu’, dihadapan peserta Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) TNI Angkatan Laut, di Jakarta, Senin, 21/01/2019

Hadir dalam kuliah umum ini antara lain Komandan Seskoal Laksda TNI Amarulla Octavian, Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Tatit Eko, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, para pejabat Seskoal serta ratusan peserta didik Seskoal TNI.

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 yang mengatur netralitas TNI pasca reformasi. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI/Polri dalam Pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan,” tegas Bamsoet.

Untuk meningkatkan profesionalisme TNI, DPR RI setiap tahunnya selalu meningkatkan alokasi anggaran untuk TNI. Baik untuk penguatan kelembagaan, sarana prasarana, alutsista serta pendidikan dan latihan.

“Wajib menanamkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI/Polri, dan harus dimulai sejak masa pendidikan, maupun dalam jenjang karirnya. Profesionalisme dan netralitas TNI/Polri harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi serta perubahan sikap mental dan perilaku,” imbuh Bamsoet.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, DPR RI memberikan alokasi khusus bagi TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. TNI juga dapat memberikan bantuan kepada Polri dalam meningkatkan keamanan Pemilu.

“Namun demikian, DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran yang sudah diberikan kepada TNI/Polri harus digunakan sebagaimana mestinya. Karena memperkuat profesionalisme TNI/Polri merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas TNI/Polri dalam politik,” pungkas Bamsoet. (K123)