oleh

Komisi IX DPR RI, Meminta Menkes Berikan Sanksi Tegas RS Yang Menolak Pasien Miskin

CHANNELBALI, Jakarta | Mengingat semakin maraknya Rumah Sakit (RS) yang menolak pasien miskin, maka Komisi IX DPR RI mendorong Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) segera bertindak tegas pada Rumah Sakit yang melanggar Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

“Jangan hanya berupa teguran atau sanksi administrasi, tapi Menkes harus berani lebih tegas, yakni sanksi pencabutan izin RS yang melanggar, untuk sementara atau bahkan pencabutan izin selamanya, agar kasus penolakan terhadap pasien miskin tidak terulang kembali, “tegas Anggota Komisi IX, Muhammad Iqbal di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (14/9)

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka, hal ini berdasarkan Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 32 ayat 2

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan / atau tenaga kesehatan yang melanggar Pasal 32 ayat 2, dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta, Pasal 190 ayat 1

Jika menyebabkan kematian, dipenjara maksimal 10 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar, pasal 190 ayat 2

Jika ada Rumah Sakit yang menerapkan kebijakan deposit / uang muka untuk pasien gawat darurat, dapat melaporkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, HOTLINE 1500567. (CB.2)

Channel Terbaru